Layanan Integrasi

Layanan Integrasi Bagi Narapidana

  1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  2. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
  3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
  4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;
  5. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  6. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil penilaian risiko dan penilaian kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
  7. Litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  8. Keterangan tidak ada PETA atau Surat Pemberitahuan PB ke Kejaksaan Negeri;
  9. Salinan Register F;
  10. Salinan Daftar Perubahan;
  11. Surat Pernyataan dari Narapidana tidak akan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan pelanggaran hukum; dan
  12. Surat Jaminan Keluarga.

  1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat mempersembahkan Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen;
  2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas / LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas;
  3. Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas pemberi saran memberikan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
  4. Dalam hal Kepala Lapas usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
  5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan pengungkit tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan pengungkit mempersembahkan Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari diajukan sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas; dan
  7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM memberikan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan memberikan Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

 

3 Hari

  • Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) Warga Binaan Pemasyarakatan di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat (PB) Warga Binaan Pemasyarakatan

Call Center : +6281378398447

Isu dan Keluhan

Klik banner diatas untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Layanan Asimilasi bagi Narapidana"